DPD RI – Buntut dari kisruh pemecatan guru honorer yang dipecat Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 169 Sadar, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, akibat mengunggah rincian gaji senilai Rp 700 ribu selama empat bulan ke media sosial akhirnya menemui titik terang.
Melalui keterangan resminya, Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin menyampaikan rasa suka cita sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah Ibu Hamsinah beserta Komisi IV DPRD Bone dan seluruh jajaran pemerintahan di Kabupaten Bone.
“Ini kabar baik bagi kita semua. Akhirnya kesalahpahaman yang terjadi dapat diselesaikan dengan keputusan yang sangat bijak oleh pihak sekolah. Dan dari Jakarta saya menghaturkan terima kasih,” ujarnya.
Sultan B Najamudin juga menyampaikan bahwa kesejahteraan guru honorer akan menjadi agenda di DPD RI untuk terus diperjuangkan.
“Secara kelembagaan kita akan mendorong pemerintah melalui kementerian pendidikan untuk membuat peraturan yang berkaitan dengan kesejahteraan para guru honorer. Dan selain itu kita berharap pula hadir payung hukum (regulasi) khusus dari pemerintah pusat berkenaan hak-hak demi memajukan kesejahteraan para guru honorer beserta (mungkin) dengan jaminan sosial lainnya,” tuturnya.
Menurutnya juga segala hal dalam aspek penguatan dunia pendidikan harus diprioritaskan negara. Karena ini berkaitan dengan kehidupan bangsa serta kemajuan negara dimasa yang akan datang.
Pria pendiri Yayasan Pendidikan Nurani Najamudin bagi anak-anak tidak mampu ini juga menegaskan bahwa bcara perbaikan pendidikan pada generasi saat ini, berarti kita sedang merencanakan kemajuan kehidupan Indonesia di masa 10 bahkan 50 tahun yang akan datang.
Dan investasi kita dalam pengembangan kemajuan dunia pendidikan adalah investasi kebaikan yang tak akan pernah habis manfaatnya sampai kapanpun.
“Selamat kembali mengajar Ibu Guru Hervina. Semoga kedepan apa yang menimpanya tidak lagi menimpa guru honorer lainnya di Indonesia”, tutup Senator muda yang merupakan putra asli Bengkulu ini. (*)