DPD RI – Beberapa hari ini ramai di media sosial tentang dinamika saling sindir akibat dari statemen mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang berawal dari aksi membalas pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut agar masyarakat memberikan kritik pada pemerintahannya.
Dinamika ini pun mendapat tanggapan dari Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin Senin (15/02/2021). Melalui keterangan tertulisnya Senator muda tersebut ingin menyampaikan beberapa poin tentang otokritik dalam dinamika kebangsaan.
Baginya otokritik adalah keniscayaan bagi kehidupan demokrasi. Sebab esensi ciri dari negara demokrasi adalah adanya jaminan terhadap seluruh rakyat untuk menyampaikan pernyataan, ekspresi dan aspirasi terhadap kelangsungan seluruh aspek kehidupan bernegara.
“Konstitusi demokrasi memberikan hak penuh terhadap rakyat (masyarakat) untuk melaksanakan fungsi pengawasan atau kontrol terhadap berjalannya roda kekuasaan (dalam hal kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif) dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan”, ujarnya.
Selain itu Sultan B Najamudin juga menyampaikan bahwa negara demokrasi dengan sistem pemerintahan presidensial, proses mengamanahkan kekuasaan rakyat dilaksanakan secara demokrasi dengan memakai jembatan politik dengan segala aturan hukum dan undang-undangan yang berlaku sebagi alat uji legalitas.
Jadi otokritik yang dilakukan kepada pemerintah tidak boleh lepas dari objektifitas dan sesuai dengan norma yang berlaku.
“Selain otokritik yang membangun, saluran yang digunakan serta cara mengkritik harus mengacu oleh kaidah norma serta rambu-rambu hukum yang berlaku. Dan semangat kritik pada pemerintahan harus demi kemajuan bangsa”, ujarnya.
Wakil Ketua DPD RI ini juga memiliki pemahaman yang sama bahwa perjalanan sejarah perkembangan demokrasi mencatat bahwa kritisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan dengan baik membawa kemajuan pesat yang menghantarkan suatu negara menjadi bangsa yang besar.
Namun sebaliknya terdapat terdapat potensi besar yang akan membawa kondisi buruk dan bahkan kehancuran suatu negara bilamana tidak mengikuti kaidah yang benar (sesuai hukum dan undangan-undangan).
“Politik adalah cara meraih kekuasaan, maka fungsi kritik dalam mengawasi pemerintahan terhadap persoalan kebijakan tidak boleh dalam upaya-upaya mengeksploitasi masyarakat terhadap kekuasaan yang sedang dijalankan yang didalamnya terdapat agenda lain selain perbaikan kehidupan bangsa”, tegas Sultan.
“Otokritik harus proporsional dan tidak boleh “membabi buta”. Sebagai proses check and balance maka kritik tidak boleh hanya diarahkan kepada “sentimen” dalam keinginan melemahkan pemerintah”, tambahnya.
Senator ini mengingatkan pula kepada masyarakat untuk wajib mengkritik bahkan memberi masukan kepada kebijakan dan kinerja dari lembaga pemerintahan termasuk DPD RI.
“Kita semua (unsur Pemerintahan) yang berada di Lembaga Tinggi negara harus siap dikritik dan membuka seluas-luasnya ruang diskursus. Selama itu untuk perbaikan serta kemajuan bangsa, tuturnya.
Sultan B Najamudin juga dalam kesempatan ini memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kritik dan (doktrinasi) propaganda politik itu berbeda.
Kritik sebagai fungsi demokrasi bersifat konstruktif sedangkan agenda-agenda propaganda atau kritik politis lebih kepada agenda yang bermuatan pelemahan sistem pemerintahan demi perebutan kekuasaan dengan mengatas namakan legitimasi rakyat.
Maka ia mengharapakan masyarakat harus kritis dan tidak boleh tendensius serta reaksioner dalam ruang demokrasi agar tidak mudah dieksploitasi oleh kelompok atau pihak tertentu.
“Kritik itu seperti sumber mata air. Ia membawa kehidupan dan kebermanfaatan. Jadi dalam kritik yang sehat tidak boleh ada agenda politik apapun, apalagi dengan memainkan isu SARA yang sangat berpotensi memecah belah anak bangsa. Semua harus berpikiran jernih, solutif dan membawa kepentingan rakyat”, tambahnya lagi.
Disinggung mengenai aksi saling sindir terhadap pernyataan Presiden Jokowi oleh banyak tokoh nasional, Sultan B Najamudin berharap aksi saling sindir dan Saling membalas statemen di media massa ini tetap dalam rangka kita sebagai anak bangsa untuk saling mengingatkan agar Indonesia tetap berada pada jalur yang tepat demi kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah dan tokoh bangsa harus sering duduk bersama bertukar pandangan dalam melahirkan ide serta gagasan dari persoalan bangsa yang ada. Sebab pemerintah tidak bisa berjalan sendirian tanpa didukung elemen-elemen yang ada dimasyarakat.,”, tutupnya. (*)