SAMARINDA – Pemprov Kaltim mendapat kunjungan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Mahyudin, Senin (18/11/2019).
Mantan Bupati Kutai Timur ini datang bersama dua Senator Senayan asal Kaltim, H Zainal Arifin dan Aji Mirni Mawarni.
Momen baik ini dimanfaatkan Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi.
Setidaknya ada tiga aspirasi masyarakat Kaltim yang Hadi sampaikan. Pertama soal isu terkini tentang rencana pemindahan ibu kota negara (IKN), yakni rencana pembentukan Badan Otorita IKN.
“Kami usulkan putra daerah Kaltim dipercaya memimpin badan tersebut. Kalau bisa Gubernur (Isran Noor) yang menjadi Kepala Badan Otoritas IKN agar nantinya kepentingan pusat dan daerah bisa dihubungkan,” kata Hadi Mulyadi saat menerima kunjungan Wakil Ketua DPD RI Mahyudin dan rombongan di ruang kerjanya di Kantor Gubernur.
Usulan kedua adalah revisi UU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD).
Revisi UU ini diharapkan memberikan keadilan bagi Kaltim sebagai daerah penghasil SDA.
Dan aspirasi ketiga yang diajukan Hadi Mulyadi adalah tentang pajak alat berat. Pajak ini akan menjadi komponen penting penopang pendapatan daerah.
“Itulah yang kita harapkan bisa diperjuangkan,” pinta Hadi.
Selanjutnya Wakil Ketua DPD RI Mahyudin menyatakan pihaknya akan menampung aspirasi yang telah disampaikan.
“Apa yang menjadi aspirasi rakyat Kaltim kami tampung. Kami siap menjalankan perintah, intinya kami siap gas pol,” tegas Mahyudin.
Ketiganya memastikan mereka akan berjuang sekuat tenaga dan pikiran, bukan hanya mewujudkan ketiga aspirasi yang telah disampaikan, tetapi demi kemajuan Kaltim secara keseluruhan.
Kunjungan juga dilakukan ke Kejaksaan Tinggi dan Polda Kaltim serta Kodam VI Mulawarman. Tampak hadir mendampingi Wagub Hadi, Kepala Biro Humas Setprov Kaltim HM Syafranuddin dan Kepala Biro PPOD Setprov Kaltim Deni Sutrisno.(Tribun Kaltim)