JAKARTA, DPD RI – Anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengkritisi kinerja Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Kementerian BUMN di Gedung DPD RI Jakarta pada Senin, 21 Maret 2022.
“Kalau BUMN saja tidak bisa dikelola dengan baik, bagaimana BUMD bisa dikelola dengan baik?” ujar Aji Mawar.
Kemudian, Aji Mawar juga pertanyakan pengelolaan utang di BUMN. Pasalnya, Bulog memiliki utang sebanyak Rp 13 triliun.
Di sisi lain, Bulog juga memiliki piutang Rp 4,5 triliun kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sayangnya, piutang tersebut tidak dapat ditagih karena terhalang oleh regulasi.
Aji Mawar juga menyoroti bagaimana BUMN terkait 12 temuan Ombudsman. Ia menyinggung soal ketidakmampuan Bulog untuk membeli beras produksi petani Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim).
“Di situ petani menumpuk berton-ton beras, tetapi tidak bisa dibeli Bulog dengan alasan Bulog tidak mempunyai dana untuk membeli beras tersebut,” kata Aji Mawar.
Masalah distribusi pupuk juga menjadi masalah BUMN di Dapil Aji Mawar, Kaltim.
“Petani di Kalimantan Timur itu sering sekali keterlambatan dalam penerimaan pupuk padahal PT Pupuk Kaltim sangat dekat di Provinsi Kaltim,” tutur Aji Mawar.
Meski dekat secara lokasi namun para petani di Kaltim baru mendapatkan pupuk berselang sekitar 1-2 bulan lamanya. (*)