DPD RI – Dalam kunjungan kerja reses DPD-RI di Kota Samarinda, Wakil Ketua (Waka) DPD, Mahyudin, bersilaturahmi ke 2 (dua) tempat tujuan yakni ke Universitas Mulawarman (Unmul) dan Pemkot Samarinda, 19/10/2021.
Setelah berkunjung ke Unmul, Waka DPD RI ini siangnya melanjutkan kunjungan kerjanya ke Pemkot Samarinda yang disambut oleh Walikota Samarinda Dr. H. Andi Harun.
“Sebagai anggota DPD-RI sudah tentu kami berusaha menyerap aspirasi, setiap laporan permasalahan yang ada akan kami bawa ke Jakarta, kemudian kami coba telaah bagaimana solusi terbaiknya. DPD RI sebagai wakil daerah akan mencoba mencari jalan keluar sehingga permasalahan di daerah segera selesai,” tuturnya.
Mahyudin memastikan bahwa DPD RI akan menjembatani keperluan daerah kepada pemerintah pusat sekaligus akan memperjuangkan kebutuhan daerah. Dan kepada pemerintah daerah serta segenap lapisan masyarakat agar memanfaatkan momen kunjungan kerja DPD RI dengan memberikan informasi berbagai persoalan yang terjadi di daerah.
Mahyudin datang didampingi anggota DPD RI Kaltim lainnya yaitu, Zainal Arifin, A.Md.Kep. dan Aji Mirni Mawarni, S.T., M.M. untuk membahas beberapa hal terkait isu dan upaya penanganan masalah khususnya di Samarinda bersama sang walikota.
Usai pertemuan pertemuan dengan Walikota Samarinda, kepada awak media Mahyudin mengatakan beberapa hal yang dibahas dengan walikota terutama upaya penanganan banjir Samarinda yang saat ini tengah menjadi fokus kerja dari pemerintah kota (Pemkot).
Mantan Wakil Ketua MPR-RI (2014-2019) ini mengakui ada beberapa masukan dari walikota terkait penanganan banjir di Kota Samarinda.
“Kami hari ini ke sini (Pemkot Samarinda) untuk menyerap aspirasi dengan berbagai permasalahan apa yang dihadapi oleh pemerintah daerah di Samarinda, tadi ada masukan tentang penanganan banjir seperti usulan Karang Mumus yang membutuhkan pintu air dan butuh dana Rp400 miliar, jadi kita sarankan untuk masukkan ke Kementerian PUPR, nanti kami kawal,” papar Mahyudin.
“Jadi kami (DPD) harus dikasih tahu apa saja usulan pemerintah daerah di tingkat nasional, agar bisa kami kawal dan usulan itu bisa terealisasi,” tambahnya.
Tindak lanjut dari pertemuan itu diharapkan akan terus berlanjut dan terjaga antara pemerintah daerah dan perwakilan DPD RI.
Ditambahkan Mahyudin, terkait upaya DPD RI untuk memperjuangkan RUU Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan RUU daerah kepulauan dan pesisir, agar dengan RUU tersebut beberapa kewenangan teknis yang ada di daerah bisa dapat diatur oleh pemerintah daerah sendiri agar lebih optimal.
“Seperti pengelolaan lingkungan, dana reboisasi tambang itu kan tertahan di pemerintah pusat, dan realisasi reboisasi tambang nya di daerah juga tidak maksimal, jadi ini juga harus ada kontribusi dari pemerintah pusat untuk merapikan reboisasi eks tambang ini,” tutur Mahyudin.
Dalam kunjungan reses DPD RI di Pemkot Samarinda, Walikota Andi Harun berharap bisa menjadi jembatan kepada kementerian di pemerintah pusat terkait program strategis pemerintah daerah.
“Kita menitipkan program pintu air, penanggulangan banjir, mohon untuk diberikan pengawalan dari anggota DPD RI,” kata Andi Harun.
Andi Harun memfokuskan itu kepada pemerintah pusat dan DPD RI karena menurutnya yang saat ini membutuhkan dana besar adalah penanganan banjir di Samarinda.
“Yang harus kita kedepankan tentu yang memiliki pembiayaan besar yaitu penanggulangan banjir, Kita berharap pusat bisa memberikan bantuan pendanaan untuk itu,” pungkas Andi Harun. (*)