Senator Mawar mengatakan, sejak tahun 2016, nelayan di Balikpapan sering menemukan tumpahan batu bara dalam jaringnya. Yakni sejak perairan Manggar dimanfaatkan untuk aktivitas ship to ship (STS) kapal batu bara. Aktivitas transfer batu bara itu mengakibatkan ancaman bagi nelayan.
Wilayah tangkap nelayan semakin sempit. Daerah yang dulunya tempat memasang alat tangkap nelayan jadi terganggu. Lalu lintas kapal juga menjadi ancaman bagi keselamatan para nelayan. Dampaknya, hasil tangkap semakin berkurang. Laut pun menjadi tercemar.
Sampai sekarang aktivitas kapal batu bara masih tetap di sana. Perusahaan “meredakan situasi” dengan memberi bantuan mesin lewat CSR. Dengan CSR itu, mereka merasa sudah bertanggung jawab. Padahal persoalan lingkungan dan limbah belum dituntaskan.
Permasalahan lainnya, Senator Mawar mengatakan pada tahun 2022, produksi perikanan tangkap Kaltim sekitar 166.376,85 ton per tahun. Yakni terdiri dari perairan laut sebesar 122.998,71 ton (73,92 persen) dan perairan umum daratan (PUD) sebesar 43.378,14 ton (26,08 persen)
Produksi 166.376,85 ton itu di antaranya 74 persen produksi berasal dari wilayah pesisir. Wilayah Kaltim memiliki panjang garis pantai sebesar 3.776 kilometer. Nelayan-nelayan dari luar pulau Kalimantan juga banyak yang berusaha di perairan laut Kaltim.
Yang menjadi persoalan adalah hilirisasi bidang perikanan. Pabrik pemrosesan perikanan di Kaltim masih kurang. Hanya ada satu, yakni di Anggana, Kukar. Kondisi ini membuat hasil budi daya dari daerah luar Kukar sulit menjangkau.
“Karena itu, kami memohon dukungan KKP untuk hilirisasi perikanan di Kaltim,” ujar Mawar. (*)