DPD RI – Peristiwa Nduga masih berbuntut panjang dan perlu penanganan secara holistik.
Demikian tanggapan Anggota DPD RI Asal Papua, Filep Wamafma, atas reaksi pengunduran diri Wakil Bupati Nduga, Papua (27/12/2019).
Dikatakanya, mungkin negara terlalu sibuk dengan kisah-kisah intoleransi dan radikalisme. Hal itu faktanya, Wakil Bupati Nduga, Wentius Nimiangge, mengundurkan diri dari jabatannya.
“Wentius mundur karena tak sanggup melihat berbagai kekerasan dan pembunuhan yang menimpa warga sipil, termasuk jenazah ajudannya. Semakin banyak korban sipil, semakin menunjukkan bahwa Nduga membutuhkan penanganan yang holistik, segera, dan urgent”, ujar Filep yang juga Ketua Pansus DPD RI.
Namun, menurutnya apalah daya? Respon pemerintah sangat lambat. Nduga seperti ladang konflik senjata yang tak pernah usai. Pansus Papua, yang terus bergerak secara langsung dalam pertemuan dengan menteri terkait, merasakan kepedihan yang luar biasa, saat warga masyarakat sipil harus hidup dalam ketakutan.
“Bagaimana mungkin bermimpi tentang kemajuan pembangunan, saat kebutuhan akan rasa aman tidak dapat diperoleh?”, tandas Filep.
Lebih jauh Filep menyatakan Pansus Papua selalu menyerukan agar TNI dan OPM menahan diri, agar tidak menimbulkan konflik-konflik bersenjata, yang hanya menimbulkan penderitaan baru. “Mau sampai kapan, Indonesia? Gencatan senjata harus segera ditetapkan,” ujarnya.
Dalam skala yang lebih luas, dirinya melihat masih terlihat masifnya gerakan TNI di Nduga, maka Pansus Papua mendesak agar diberikan kejelasan mengenai status keamanan di Nduga, apakah masuk kategori Daerah Operasi Militer, Daerah Darurat Sipil, atau Daerah Darurat Militer.
Kategorisasi ini akan menjelaskan secara transparan tentang semua kebijakan keamanan yang diambil pemerintah.
Pemikiran Pansus Papua ini tidak lain dan tidak bukan didasari oleh keprihatinan akan hilangnya hak-hak asasi masyarakat sipil, oleh karena egoisme pihak-pihak yang berkonflik.
Dalam konteks ini, dirinya meminta keterlibatan Palang Merah Internasional, agar turut serta menawarkan pelayanan kemanusiaan kepada Pemerintah.
Sesuai Konvensi Jenewa, dalam konflik bersenjata non internasional, Palang Merah Internasional bisa menggunakan hak inisiatif kemanusiaan, secara netral dan independen, untuk memberikan pelayanan kemanusiaan, untuk melindungi kehidupan dan martabat korban di wilayah konflik bersenjata.
Sebagai Anggota DPD RI asal Papua dirinya meminta pemerintah untuk memberikan akses pada bantuan kemanusiaan ini, mengingat lambannya respon pemerintah.
Filep berharap adanya pertanggungjawaban terbuka, baik bagi OPM maupun TNI, untuk menghapus berbagai trauma dan kebencian yang selalu muncul setiap kali ada kabar tentang tertembaknya warga sipil.
“Tidak cukup kita menangisi setiap derita dan kematian. Kita butuh perbuatan nyata agar kedamaian di Papua tidak sekadar angan-angan. Ingatlah asas hukum ini, “hodi mihi cras tibi”, ketidakadilan yang menyentuh perasaan, akan tetap tersimpan dalam hati nurani rakyat,” kata Filep Wamafma. (*)