DPD RI – Komite II DPD RI melakukan rapat kerja dalam rangka advokasi menindaklanjuti permohonan bantuan jaringan listrik di Distrik Klaso Kabupaten Sorong dan Distrik Selemkai Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat Daya.
Pertemuan ini dihadiri oleh Penjabat (Pj.) Gubernur Papua Barat Daya; Bupati Sorong Selatan; Pj. Bupati Sorong; Sekretaris Daerah Kabupaten Tambrauw; Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat Kementerian PUPR; Kepala Satker PJN II Sorong Kementerian PUPR; Koordinator Perencanaan dan Pengadaan Pembangunan Infrastruktur EBTKE Kementerian ESDM; General Manager PT PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat; Kepala Distrik dan Kepala Kampung; serta pihak lain yang berkepentingan dalam penyelesaian masalah ini.
Pertemuan ini diawali dengan sambutan Penjabat (Pj.) Gubernur Papua Barat Daya, Mohammad Musa’ad, yang menyampaikan bahwa beberapa permasalahan yang menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya adalah permasalahan transportasi, air bersih, listrik, jalan, dan sanitasi.
“Kami juga fokus pada kegiatan infrastruktur, seperti di Sorong Selatan jalannya banyak yang rusak,” ujarnya. Hal ini juga sudah dikoordinasikan dengan Bupati untuk memperlancar arus logistik. Infrastruktur lain yang juga menjadi fokus pengembangan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya adalah pembangunan PLTS.
Senator DPD RI selaku tuan rumah, Mamberob Yosephus Rumakiek, turut menyampaikan sambutan bahwa isu masalah kelistrikan merupakan bagian dari aspirasi masyarakat yang dikumpulkan selama masa reses.
“Meskipun provinsi ini baru tetapi masalah kelistrikan tidak banyak berubah sejak dulu,” tegas Mamberob. Di lima kabupaten yang ada di Provinsi Papua Barat Daya ini masih banyak wilayah yang belum teraliri listrik,” ucap Senator tuan rumah tersebut.
Rombongan Komite II DPD RI yang dipimpin oleh senator asal Papua, Yorrys Raweyai, menyampaikan latar belakang dipilihnya Provinsi Papua Barat Daya. “Persoalan listrik ini bukan soal baru, soal klasik sejak dulu,” tegas Yorrys.
Senator asal Papua tersebut juga menyampaikan harapannya dalam pertemuan tersebut. “Saya harapkan pertemuan hari ini kita akan mendengarkan paparan dari kementerian/lembaga terkait dan kita akan pantau bersama,” ujarnya.
Memandu jalannya diskusi, Senator asal Sulawesi Tengah, Lukky Semen juga turut menyampaikan pandangannya bahwa permasalahan listrik ini juga merupakan permasalahan nasional.
Komite II DPD RI dalam menyikapi permasalahan listrik di Indonesia sudah mengadvokasi beberapa provinsi seperti Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan. “Termasuk desa-desa di Papua Barat Daya ada yang belum teraliri listrik,” ujar Lukky Semen.
General Manager PT PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Budiono menyampaikan bahwa Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat (UIW PPB) terdiri dari 1.162.244 rumah tangga dengan total jumlah pelanggan PLN sebanyak 743.332 dan pelanggan Non-PLN sebanyak 387.089.
Secara total, rasio elektrifikasi di PPB sudah tinggi yaitu 97,26%. “Akan tetapi, Rasio Elektrifikasi yang khusus PLN masih sebesar 63,96%,” ujarnya. “Sebanyak tujuh desa Distrik Klaso masuk ke dalam roadmap 2026 dan sebanyak lima desa Distrik Selemkai masuk dalam roadamap 2028”, jelas Budiono.
Setelah melakukan kegiatan diskusi, Rombongan Rombongan Komite II DPD RI langsung melakukan tinjauan lapangan ke Distrik Klaso Kabupaten Sorong dan Distrik Selemkai Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat Daya bersama dengan pemangku kepentingan terkait. Kegiatan ini juga dihadiri oleh anggota Komite II DPD RI antara lain Stefanus B. A. N. Liow (Sulawesi Utara) dan Namto Roba (Maluku Utara). (*)