DPD RI – Komite II DPD RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Rapat tersebut membahas program kerja Kementerian ESDM di tahun 2023 dan rencana kerja tahun 2024.
Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai mengatakan Indonesia menarget Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060 atau lebih cepat. Sementara sektor ESDM menjadi salah satu yang mempunyai peranan krusial untuk mencapai target tersebut.
“Kebutuhan investasi untuk teknologi dan pengembangan energi terbarukan juga cukup besar. Tapi, kita harus optimis karena potensi sumber energi terbarukan kita juga tersebar di banyak daerah,” ucap Yorrys saat membuka rapat kerja dengan Menteri ESDM di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (30/1).
Anggota DPD RI asal Papua ini menambahkan bahwa DPD RI mendukung adanya kemitraan dengan Kementerian ESDM. Kolaborasi itu bertujuan untuk membantu mensosialisasikan program-program Kementerian ESDM kepada masyarakat.
“Semoga kedepannya kita bisa menjalin mitra dan berkolaborasi untuk mensosialisasikan program Kementerian ESDM. Untuk itu Kementerian ESDM bisa mengundang kami,” harapnya.
Senada dengan Yorrys, Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin juga mendukung kemitraan dengan Kementerian ESDM. “Kami mendukung kemitraan ini sehingga bisa memberikan oleh-oleh untuk masyarakat. Maka tahun ini kita berharap kegiatan di daerah bisa melibatkan kami sehingga turun bersama-sama,” tukasnya.
Sementara itu, Anggota DPD RI asal Jawa Tengah Denty Eka Widi Pratiwi mengeluhkan masih saja terjadi penimbunan solar bersubsidi dalam jumlah besar. Pihaknya meyakini selama ini masih ada ‘main mata’ dengan oknum petugas SPBU maka perlu ada tindakan tegas dari Kementerian ESDM.
“Sampai detik ini masih saja terjadi penimbunan solar bersubsidi dalam skala besar, kemudian dijual dengan harga industri. Ini harus ada pengawasan ketat oleh Kementerian ESDM,” tuturnya.
Anggota DPD RI asal Provinsi Bali Bambang Santoso mengatakan bahwa pasca recovery Covid-19 kemiskinan di Indonesia mengalami peningkatan 0,3 persen. Artinya sekitar 27 juta dari penduduk Indonesia mengahadapi kesulitan, jika dikerucutkan kategori miskin itu yaitu profesi nelayan paling banyak.
“Nelayan yang terkena imbas dari peristiwa ini karena sulitnya membeli solar. Kami mohon ada penyelesaian dari pemerintah dan bisa memprioritaskan para nelayan,” ujarnya.
Di kesempatan yang sama, Menteri ESDM Arifin Tasrif menjelaskan bahwa 41,9 persen atau Rp2,4 triliun dari Rp5,76 triliun anggaran Kementerian ESDM tahun anggaran 2022 dialokasikan untuk masyarakat salah satunya konverter kit sebanyak 30 ribu paket. Sedangkan 45,4 persen atau Rp2,5 triliun dari Rp5,5 triliun rencana anggaran Kementerian ESDM tahun 2023 dialokasikan untuk nelayan 20 ribu paket konverter kit.
“Sementara pada tahun 2024 kita berencana akan menambah 25 ribu paket konverter kit,” imbuhnya. (*)