Komite II DPD RI Awasi Pelaksanaan UU Nomor 7/2016 di Sumatera Barat

DPD RI – Rombongan Komite II DPD RI yang dipimpin oleh Yorrys Raweyai melakukan tinjauan lapangan ke Kolam Pancing Desa Batang Tajongkek.

Kehadiran rombongan Komite II DPD RI disambut langsung oleh Walikota Pariaman, Genius Umar, serta masyarakat sekitar.

Kunjungan Komite II DPD RI dilakukan dalam rangka pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

Kegiatan pertama yang dilakukan adalah pelepasan benih ikan nila yang dilakukan oleh Yorrys Raweyai bersama dengan Walikota Pariaman dan Direktur Pakan dan Obat Ikan, DJPB, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Dilanjutkan dengan penyerahan bantuan program dari KKP secara simbolis oleh anggota Komite II DPD RI kepada beberapa Kelompok Pembudi Daya Ikan (Pokdakan) antara lain (i) 1 Paket Bantuan Bioflog Nila untuk Pokdakan Tusamon senilai Rp197 juta; (ii) 1 Paket Bantuan Bioflog Lele untuk Pokdakan Cincau senilai Rp167,8 juta.

(iii) 4 Paket Bantuan Calon Induk Lele dan 40.000 Benih Lele untuk Pokdakan Famili senilai Rp12,925 juta; (iv) 4 Paket Bantuan Calon Induk Lele untuk UPR Safira senilai Rp1,605 juta; (v) Bantuan Benih Ikan Gurami 25.000 ekor dan Ikan Nila 5.000 ekor untuk Pokdakan Talao Sejahtera senilai Rp3,560 juta.

(vi) Bantuan Benih Ikan Gurami 2.500 ekor dan Ikan Nila 5.000 ekor untuk Pokdakan Air Tawar senilai Rp3,56 juta; dan (vii) 1 Paket Bantuan Mesin Pelet dan Bahan Baku Pelet untuk Pokdakan Jaya Mandiri senilai Rp100 juta. 

Acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti atas Kolam Pancing Budi Daya Ikan Tawar oleh Ketua Komite II DPD RI, Yorrys Raweyai, dan Walikota Pariaman, Genius Umar.

Dalam kunjungan pengawasan pelaksanaan undang-undang ini, Walikota Pariaman mengapresiasi kedatangan dan kepedulian DPD RI untuk daerah.

 

 

“Kunjungan DPD RI menunjukkan bahwa DPD RI merupakan jembatan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. DPD RI melihat sektor pertanian di kawasan Pariaman sebagai tulang punggung ekonomi negara. Selama pandemi, perekonomian Pariaman tidak pernah minus karena dukungan sektor pertanian dan pariwisata”, ungkap Umar.

“Konsep ecotourism yang mengawinkan sektor pertanian dengan pariwisata menjadi andalan Pariaman. Kami mohon dukungan DPD RI untuk membangun Kota Pariaman, dan masyarakat dapat terus kompak untuk meningkatkan perekonomian Pariaman”, jelas Walikota Pariaman tersebut. 

Sebelum melakukan audiensi dengan para pemangku kebijakan, Yorrys Raweyai menuturkan rasa terima kasihnya atas sambutan dari Walikota Pariaman.

“Dalam rangka kunjungan kerja ini, rombongan Komite II terbagi menjadi dua tim yaitu untuk mengunjungi Pesisir Selatan dan Pariaman. Hal ini merupakan wujud kepedulian Komite II dan DPD RI sebagai representasi daerah untuk daerah”, ungkapnya.

“Terima kasih kepada KKP yang selama ini menjadi mitra kerja Komite II DPD RI, untuk saling membantu mengisi program pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Indonesia dari daerah. Ini merupakan bagian dari komitmen bersama untuk membangun bangsa, dari daerah untuk Indonesia” tutur senator Papua tersebut. 

Pada kesempatan yang sama, Yorrys juga menjelaskan beberapa masalah yang umumnya ditemui oleh para nelayan, seperti ancaman ketersediaan bahan bakar minyak, pencurian ikan, overfishing, dan aspek keamanan melaut.

“Ini menjadi masalah seluruh nelayan kita. Sedangkan oleh petambak garam, mereka sangat rentan terhadap perubahan iklim dan harga, kualitas lingkungan, serta kepastian status lahan”, jelasnya. 

Senator DKI Jakarta, Fahira Idris, juga mengapresiasi keseriusan Pariaman terhadap sektor perikanan. “Budi daya perikanan darat di Pariaman terus berkembang, dan kehadiran Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pariaman dapat menjadi percontohan bagi daerah lain yang ingin mengembangkan sektor perikanannya” ungkapnya. 

Kunjungan ini diakhiri dengan penukaran cendera mata antara Walikota Pariaman dengan DPD RI, serta Walikota Pariaman dengan KKP dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang juga turut hadir bersama. (*)