MAMUJU – Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Pemprov Sulbar, menggelar rapat kerja ruang pola kantor Gubernur Jl Abd Malik Pattana Endeng, Mamuju, Selasa (3/12/2019).
Anggota DPD melakukan kunjungan ke Sulbar diantaranya H Al Malik Pababari (Dapil Sulbar), Ahmad Bastian Sy (Lampung), Abdul Rahman Taha (Gorontalo), dan Abdul Rahman Abubakar Bahmid (Sulteng).
Rapat kerja tersebut dihadiri Wakil Gubernur Sulbar Hj Enny Angraeni Anwar, Wakajati Yulianto, Wakil Ketua DPRD Sulbar Abdul Rahim, dan Dir Intel Polda Sulbar mewakili Kapolda Kombes Pol Heri.
Hadir juga sejumlah kepala instansi vertikal, seperti Kepala BPK RI perwakilan Sulbar, Eydu Oktian Panjaitan, sejumlah kepala OPD, dan para penyelenggara pemilu Bawaslu dan KPU.
Ketua Komite I DPD RI Djafar Al Katiri mengatakan, kunjungan kerja di Sulawesi Barat untuk mengevaluasi dan menyerap aspirasi informasi terkait pelaksanaan Pemilukada serentak.
“Kemudian juga untuk mendapat masukan terkait pelaksanaan otonomi daerah (Otoda), atau menyangkut pemerintahan daerah,”kata Djafar Al Katiri kepada wartawan di Mamuju.
Menurut Djafar otonomi harus dievaluasi terus.
“Banyak pemekaran yang tidak berhasil. Nah seharusnyakan kembali disatukan tapi selama ini tidak ada penggabungan. Padahal seharusnya ada atau penyesuaian daerah. Ini bagian dari penataan daerah,”ujarnya.
Ia mengatakan, moratorium pemekaran daerah tersebut sebenarnya karena ingin mengevaluasi pemekaran yang sudah berjalan selama ini.
“Hanya saja pemerintah barangkali masih malu menyampaikan bahwa moratorium ini tidak dihentikan karena banyak wilayah yang tidak berhasil. Banyak daerah tertinggal melahirkan daerah tertinggal,”kata dia.
Wagub Sulbar Hj Enny Angraeny Anwar, berharap kunjungan kerja Komite I DPD RI ke Sulawesi Barat dapat memberikan persepsi dan aspirasi atas kendala pembangunan yang ada di daerah.
“Semoga dapat mendorong pembangunan di segala bidang dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Ini penting untuk kami sampaikan,”ujar Enny.(tribun-timur.com)