DPD RI – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah melibatkan dan mengutamakan pengusaha swasta dalam program pembangunan infrastruktur di daerah.
Pengusaha swasta saat ini telah memiliki kompetensi dalam pengerjaan proyek pembangunan infrastruktur baik berskala nasional maupun daerah yang sedang digalakkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Adanya keterlibatan pengusaha swasta, terutama yang berasal dari lokal daerah, dapat turut menumbuhkan pertumbuhan ekonomi, baik di daerah ataupun di Indonesia.
LaNyalla menjelaskan bahwa pengusaha swasta sering mengeluhkan bahwa mereka tidak dilibatkan dalam proses tender proyek pembangunan infrastruktur.
Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah cenderung memenangkan perusahaan BUMN dibandingkan perusahaan swasta.
Padahal harga yang ditawarkan oleh perusahaan swasta tersebut lebih murah dibandingkan perusahaan BUMN dalam proses tender proyek infrastruktur pemerintah.
“Yang perlu dipikirkan adalah banyak pengusaha dan kontraktor mereka tidak ikut bersaing dengan BUMN. Kadangkala mereka menang tender tetapi tidak ditunjuk dan yang selalu ditunjuk BUMN,” katanya di Kantor DPD RI pada Kamis (5/12/).
Menurut Anggota DPD RI dari Provinsi Jawa Timur ini, pembangunan infrastruktur dengan melibatkan sektor swasta sesuai dengan perintah dari Presiden Joko Widodo yang menyarankan agar pengusaha swasta didahulukan dalam proses tender pembangunan infrastruktur.
Lanjutnya, seharusnya perintah tersebut dilaksanakan di semua tingkat pemerintahan, baik kementerian, pemerintah provinsi, ataupun pemerintah kabupaten/kota.
“Apa yang disampaikan Pak Jokowi swasta bisa, swasta didahulukan. Tidak bisa BUMN didahulukan. Ini statemennya pak Jokowi,” imbuhnya.
Terkait hal itu, pihaknya akan menemui Menteri PUPR Basuki Hadimulyono untuk membahas masalah tersebut.
LaNyalla akan memperjuangkan nasib para pengusaha swasta di daerah, karena selama ini mereka terbukti lebih murah dalam menawarkan tender pembangunan.
Murahnya harga yang ditawarkan itu karena, para pengusaha swasta lokal lebih mengedepankan efisiensi.
“Saya akan bertemu dengan Menteri PUPR banyak pengusaha menang tender tidak ditunjuk, padahal terendah selalu,” tutur LaNyalla.
Menurut LaNyalla, jika peran pengusaha swasta terus tidak dilibatkan dalam pengerjaan pembangunan infrastruktur, maka keberadaan pengusaha lokal akan semakin terpuruk, dan akhirnya akan mengalami gulung tikar.
Dan jika sektor swasta di daerah mengalami keterpurukan, maka akan berdampak pada pembangunan ekonomi di daerah yang juga akan terkena imbasnya. (*)