DPD RI – Komite II mengelar rapat kerja dengan Menteri Perhubungan membahas program kerja Kementerian Perhubungan dalam rangka pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.
Rapat kerja dipimpin Ketua Komite II DPD RI, Yorrys Raweyai di ruang rapat Mataram, Gedung DPD RI, Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (22/3/2022).
Dalam sambutannya Yorrys meminta agar Kementerian Perhubungan dapat menindaklanjuti aspirasi masyarakat salah satunya terkait Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung.
“Kami berharap agar pemerintah dapat fokus menyelesaikan kereta api cepat Jakarta-Bandung pada tahun 2022 ini,” harapnya.
Lebih lanjut dikatakan, lonjakan harga minyak dunia yang berdampak pada kenaikan harga avtur dikhawatirkan akan mengakibatkan kenaikan harga tiket pesawat menjadi perhatian Komite II DPD RI. Untuk itu, Yorrys minta agar pemerintah mengupayakan solusi dalam pemulihan di sektor transportasi yang juga terkena dampak pandemi selama 2 tahun terakhir ini.
Pada kesempatan itu, Anggota DPD RI Dapil Aceh Abdullah Puteh, juga menyoroti terkait kebijakan pemulihan ekonomi, kebijakan tentang pemerataan, dan kebijakan pembangunan pelabuhan yang dikerjasamakan dengan swasta.
“Saya mengapresiasi rencana-rencana kerja pemerintah dalam peningkatan ekonomi masyarakat dengan program padat karya, karena Covid-19 ini cukup berdampak pada perekonomian masyarakat,” ungkapnya.
Ia juga meminta agar pemerintah dapat melanjutkan pembangunan tol laut Belawan, Sumatera Utara hingga Pelabuhan Langsa, Aceh untuk mendukung pekekonomian masyarakat dikawasan tersebut.
Stefanus BAN Liow, Anggota Komite II Dapil Sultra mengusulkan dilakukannya kolaborasi dan harmonisasi antara DPD RI dan Kementerian Pehubungan agar pelaksanaan program-program dari pemerintah dapat terus dikawal.
Dalam rapat tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, menjelaskan program kerja yang akan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan pada tahun 2022.
Kementerian Perhubungan akan fokus pada pemulihan ekonomi dengan pembangunan infrastruktur dan memastikan pada tahun 2023 tidak ada lagi proyek kritikal yang tidak berjalan.
“Kami mengupayakan pada tahun 2023 nanti pembangunan ekonomi tidak ada lagi yang mangkrak, kami akan terus melakukan evaluasi dengan menjaga transparansi dan tata kelola yang baik dengan memperbaiki perencanaan dan mempercepat program pekerjaan, melakukan percepatan pengadaaan barang, mempercepat bantuan sosial serta melakukan monitoring dan evaluasi,” jelasnya.
Selain itu, Kementerian Perhubungan juga menjamin Kereta Cepat Jakarta-Bandung dapat dioperasikan sesuai dengan kelayakan keselamatan. Artinya, berbagai pengujian-pengujian dilakukan baik sarana, prasarana maupun SDM.
“Kami juga menyambut baik untuk dilakukannya kolaborasi antara DPD RI dan Kementerian Perhubungan dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19,” tambahnya.(*)