Jelang Pemberlakuan Skema Berbayar Tol Balsam, Aji Mirni: Sosialisasi Intensif e-Toll Penting

DUA hari setelah diresmikan Presiden Jokowi, jalan Tol Balikpapan-Samarinda ruas Samboja-Samarinda (sepanjang 68 km) dibuka untuk umum, Kamis (19/12/2019) lalu. Masyarakat yang memiliki kendaraan roda empat terlihat antusias mencoba melewati jalan bebas hambatan itu.

Meski begitu, masyarakat yang melintas memasuki gerbang Tol Samboja masih banyak yang belum memiliki kartu e-Toll yang berfungsi sebagai alat transaksi.

Tiga hari berselang, Minggu (22/12/2019), sudah 4.200-4.600 orang per hari yang melintas. Sementara ini, jalan tol masih melalui masa gratis selama dua pekan (hingga awal Januari 2020).

Pengelola sebatas membuka pintu tol antara pukul 06.00-18.00 Wita. Setelah masa gratis, tol dibuka 24 jam.

Anggota DPD RI Dapil Kaltim, Aji Mirni Mawarni, Senin (23/12/2019), menyambut positif pengoperasian tol Balsam.

Namun ini menilai, seharusnya pihak pengelola tol Balsam sudah melakukan sosialisasi penggunaan e-toll secara intensif, sebelum tol beroperasi.

 

“Sosialisasi ini tak hanya dilakukan via media cetak maupun online, melainkan juga melalui media sosial,” ujar Mawar, sapaan akrabnya.

Bisa juga melaui bank yang menyediakan e-card. Seperti Bank Mandiri dengan e-money, BCA dengan Flazz, BRI dengan Britz, BTN dengan Blink, dan BNI dengan TapCash.

Pihak bank bisa mempromosikan e-cardnya kepada nasabah yang saat itu datang ke bank.

Mawar menekankan, sebelum skema berbayar diberlakukan penuh pada awal Januari 2020, sosialisasi e-Toll masih bisa dilakukan secara lebih intensif oleh pihak terkait.

Harapannya, pengguna tol benar-benar bisa menggunakan fasilitas yang didanai uang rakyat ini secara maksimal.

Termasuk mampu mengantisipasi berbagai masalah teknis yang bisa merugikan diri sendiri maupun pengguna tol yang lain.

Direktur Operasi Jasamarga Tol Road Operator, Yoga Trianggoro, mengatakan semua kegiatan transaksi yang berada di Tol Balsam akan menggunakan kartu elektronik (e-toll). Kartu bisa dibeli di tempat merchan seperti Indomaret atau Alfamart.

Jasa Marga mengimbau kepada masyarakat untuk memiliki kartu elektronik tersebut. Meskipun nantinya penggunaan Tol Balsam masih belum dikenakan tarif alias gratis hingga akhir Desember 2019.

Ruas jalan tol ini merupakan ruas dengan sistem transaksi tertutup. Artinya pada saat memasuki gerbang tol, pengguna akan melakukan tapping di gardu masuk dan pengguna juga akan melakukan tapping di gardu keluar.

Pengguna diminta tetap menggunakan kartu e-Toll yang sama dengan transaksi di gardu masuk dan gardu keluar. Sebab, ketika nanti transaksi menggunakan kartu yang berbeda, maka akan terjadi kegagalan transaksi di gardu keluar.

Pentingnya Komunikasi dan Ketegasan Pengelola Tol

PETUGAS pos jaga Jalan Tol Balsam sempat diintimidasi beberapa orang yang mengaku warga sekitar. Mereka merasa warga sekitar tidak mendapat pekerjaan. Mereka pun meminta bagian sebagai “pengamanan luar”.

Perundingan berlangsung melibatkan aparat. PT Jasa Marga Tol Balikpapan-Samarinda berkomitmen merekrut tenaga kerja dari penduduk lokal, baik selama proses konstruksi hingga operasional.

Peristiwa itu terjadi Jumat, 20 Desember 2019, sekitar pukul 09.00 Wita. Lokasinya tepat di gerbang tol Samboja, Kutai Kartanegara.

Kepala Balai Pelaksana Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit membenarkan peristiwa tersebut.

“Ya, warga Samboja. Sudah disepakati ada rekrutmen menjadi tenaga kerja di JMTO (Jasa Marga Toll Operation),” ucap Danang. JMTO adalah anak usaha PT Jasa Marga Balikpapan-Samarinda yang mengoperasikan tol Balikpapan-Samarinda.

Direktur Teknik PT Jasa Marga Balikpapan-Samarinda, Edy Nugraha, yang dihubungi terpisah, membenarkan peristiwa itu.

“Ya, orang begitu nyari-nyari (pekerjaan) saja. Mereka merasa, warga sekitar tidak dapat pekerjaan di situ (tol). Kami temui, kami jelaskan, kami merekrut warga sekitar juga,” terang Edy.

Anggota DPD RI Dapil Kaltim, Aji Mirni Mawarni, Senin (23/12/2019), menilai diperlukan ketegasan pihak pengelola dalam menghadapi situasi seperti ini.

Jika tak tegas, situasi serupa berpotensi berulang dan menganggu ritme kerja pengelola.

“Ini juga sering dialami PDAM ketika membuka pelayanan baru di suatu desa. Intinya komunikasi dan sikap tegas dari pengelola,” ujar mantan Direktur Utama PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur itu. (*)