DPD RI – DPD RI berkomitmen mengawal Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan agar memajukan daerah kepulauan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, di Jakarta Kamis (25/03/2021). Nono menilai, RUU ini penting untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
RUU Daerah Kepulauan ini sudah lama diperjuangkan dan sudah berganti nama sampai tiga kali, yaitu RUU Provinsi Kepulauan, RUU Percepatan Provinsi Kepulauan dan terakhir saat ini menjadi RUU Daerah Kepulauan.
“Kami selaku Pimpinan DPD RI akan mengawal penuh untuk meloloskan RUU Daerah Kepulauan ini, sampai disahkan menjadi Undang-undang,” tegas Nono.
Nono Sampono menambahkan, jika kelak nanti RUU Daerah Kepulauan ini ditetapkan menjadi UU Daerah Kepulauan, maka akan memberi manfaat yang sangat besar bagi daerah-daerah kepulauan, baik Provinsi Kepulauan maupun Kabupaten dan Kota Kepulauan,” ujar senator dari Maluku ini.
Dengan semakin cepat disahkannya RUU Daerah Kepulauan, maka permasalahan pembangunan di provinsi kepulauan diharapkan akan semakin cepat teratasi.
Bagi Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, RUU Daerah Kepulauan merupakan jawaban atas ketidakadilan yang dialami oleh provinsi-provinsi yang termasuk daerah kepulauan. Selama ini kebijakan pembangunan yang diterapkan di daerah kepulauan disamakan dengan daratan.
Padahal, menurut Nono, keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. Hal tersebut dianggap merugikan 8 provinsi dan 86 kabupaten/kota yang masuk kategori daerah kepulauan karena pembangunan yang ada menjadi tidak maksimal.
Mengingat betapa pentingnya UU Daerah Kepulauan bagi daerah kepulauan di Indonesia, kata Nono, maka perjuangan untuk menggolkan RUU tersebut harus menjadi perjuangan bersama seluruh stakeholder yang ada.
DPD RI mengajak semua propinsi kepulaun untuk membangun konsolidasi dan kebersamaan dalam menperjuangkan RUU ini.
Selain itu harus juga melibatkan peran serta masyarakat sipil seperti LSM, OKP, Perguruan Tinggi dan media massa. Semuanya harus berjuang bersama.
Fokus perjuangannya diarahkan kepada pihak pemerintah, khususnya kementrian terkait seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kemendagri, Kemenkeu, serta KKP.
“Kami meminta dukungan dan kerjasama dari Provinsi-Provinsi Kepulauan agar RUU ini segera disahkan. DPD RI tentunya telah siap melanjutkan perjuangan bersama 8 Provinsi Kepulauan dalam mewujudkan UU Daerah Kepulauan.” tutup Nono Sampono. (*)