DPD RI – Isu Krisis pangan dan energi yang mendorong masyarakat dunia masuk dalam zona merah kelaparan terus menjadi pembicaraan penting para pemimpin negara saat ini. Tak terkecuali Indonesia.
Menurut data Global Hunger Index (GHI) tahun 2021, tingkat kelaparan di Indonesia masih berada di level 18, tertinggi ketiga Asia Tenggara setelah Timor Leste dan Kaos. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 17 juta jiwa atau 6,1 persen penduduk Indonesia masih mengalami kelaparan.
Menanggapi hal tersebut, Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mendorong Pemerintah baik Pusat dan daerah segera melakukan akselerasi peningkatan produksi dan distribusi bahan pangan pokok. Baginya, ketersediaan pangan merupakan faktor pertahanan terakhir bagi stabilitas nasional.
“Di tengah situasi krisis dan ancaman resesi saat ini, agenda mewujudkan kemandirian dan ketersediaan pangan nasional merupakan hal yang urgen bagi pemerintah. Setiap negara akan melakukan stop ekspor pangan demi menjaga pasokan dalam negerinya masing-masing”, ungkap Sultan melalui keterangan resminya pada Senin (17/10).
Mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu pun menyampaikan data potensi kerawanan pangan Indonesia yang masih cukup tinggi. BPS menyebut bahwa masih terdapat sekitar 23,5 juta jiwa penduduk kita mengalami kerawanan pangan.
“Kami harap pemerintah dan semua lembaga terkait termasuk BUMN yang ditugaskan untuk menyelesaikan agenda ketahanan pangan harus terus berkolaborasi. Dan yang tidak penting adalah pelibatan masyarakat petani”, tegasnya.
Menurutnya, saat ini pemerintah sudah memiliki cukup modal infrastruktur untuk mengakselerasi agenda intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Sehingga pada akhirnya akan memberikan dampak kemandirian dan ketahanan pangan nasional.
“DPD RI secara kelembagaan meminta agar investasi dan inovasi Industri pangan yang berkelanjutan menjadi prioritas pembangunan sektor riil ke di sisa kepemimpinan presiden Joko Widodo,” ujarnya.(*)