SAMARINDA – Anggota DPD RI Dapil Kalimantan Timur, Aji Mirni Mawarni, S.T., M.M, mengadakan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan Republik Indonesia di kediamannya yang bertempat di Kota Samarinda
Sosialisasi 4 Pilar yang digelar kali ini melibatkan warga di Kelurahan Dadi Mulya. Kegiatan dihadiri berbagai kalangan, seperti masyarakat umum, pelajar, dan mahasiswa.
Dalam berbagai kunjungannya ke setiap daerah di Kaltim, Mawar selalu menerima aspirasi dan keluhan masyarakat terkait minimnya infrastruktur dan fasilitas pendidikan, terutama terkait kesejahteraan guru honorer hingga keterbatasan tenaga pengajar.
Kurikulum Merdeka merupakan salah satu program strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek). Kota Samarinda merupakan salah satu daerah dengan implementasi Kurikulum Merdeka yang relatif baik.
Data Tahun 2023, menunjukkan setidaknya 368 sekolah di Kota Samarinda dari jenjang PAUD-SMP sudah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka.
Sekolah-sekolah pun sudah menghadirkan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5); yang merupakan salah satu inovasi dalam Kurikulum Merdeka.
Pertanyaan besarnya, bagaimana dengan kabupaten yang sulit menjangkau teknologi karena keterbatasan penunjang sektor pendidikan seperti fasilitas internet dan listrik yang belum tersedia 24 jam?
Bahkan masih banyak daerah-daerah di pelosok Kaltim yang menghadapi kondisi berat berupa kekurangan tenaga pengajar.
Dalam salah satu kegiatan resesnya, Mawar menerima aspirasi bahwa masih ada sekolah yang menggunakan tenaga pengajar yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Satu guru harus mengajar beberapa mata pelajaran sekaligus karena keterbatasan tenaga pengajar.
Guru tersebut mengajar pelajaran bahasa Inggris walaupun tidak memilki latar belakang pendidikan yang sesuai, sehingga pelajaran bahasa Inggris yang diterima para siswa tidak maksimal.
Kondisi tersebut terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara; yang merupakan satu di antara kabupaten dengan APBD terbesar di Indonesia.
Pelatihan dan bimbingan terkait penggunaan aplikasi Kurikulum Merdeka juga belum dirasakan secara maksimal oleh guru-guru yang berada di pelosok Kaltim.
Belum lagi masih banyak daerah di pelosok Kaltim yang jenjang pendidikanya hanya tersedia SD dan SMP. Banyak pelajar yang mau melanjutkan sekolah ke jenjang SMA harus ke desa lain dengan menempuh jarak yang cukup jauh.
“Adanya ketimpangan dalam hal fasilitas pendidikan hendaknya menjadi tolak ukur Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk lebih fokus pada pemerataan pendidikan guna melahirkan SDM yang unggul serta dapat menjalankan nilai-nilai Pancasila,” ujar Mawar. (*)