DPD RI – Komite II DPD RI dorong Kementerian Perhubungan fokus menyelesaikan Program Kerja Prioritas Tahun 2020. Salah satu agenda prioritas tersebut adalah mengembangkan dukungan kepada destinasi pariwisata super prioritas.
Hal itu tertuang dalam Rapat Kerja Komite II DPD RI dengan Menteri Perhubungan RI membahas Program Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2020, di Ruang Rapat Komite II DPD RI, Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu, (19/2).
Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin pada kesempatan tersebut mengapresiasi program Kementerian Perhubungan yang mempunyai peranan penting dan menjadi andalan dalam mendukung program Presiden Joko Widodo salah satunya mendukung untuk terwujudnya destinasi wisata super prioritas.
“Program pemerintahan terdepan saat ini adalah membangun infrastruktur dan konektivitas, kementerian ini mempunyai peranan penting yang menjadi salah satu andalan Presiden Joko Widodo. Salah satu indikator program dari eksekutif sampai eksekusi bisa berhasil kalau ada dukungan politik, salah satunya dari DPD RI, saya kira tepat jika kementerian menggandeng para senator daerah untuk mensosialisasikan program kerjanya sampai ke tingkat bawah di daerah,” ujar Sultan.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai menyoroti Program Prioritas Kementerian Perhubungan yang harus selesai dalam waktu dekat, yaitu persiapan dalam mendukung peyelenggaran PON XX Tahun 2020 yang akan diselenggarakan di Papua.
“Penyelenggaraan PON tahun 2020 di Papua harus menjadi perhatian serius, rencananya maret nanti Pimpinan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI akan meninjau langsung persiapan pelaksanaan PON di sana. Saat ini masih banyak yang belum terselesaikan terutama dukungan akses transportasi yang menghubungkan lokasi-lokasi pertandingan dan wisma atlet juga termasuk akses pengiriman bahan untuk pembangunan, saya kira kementerian harus ngebut untuk mencapai hasil yang terbaik,” ungkap Senator asal Papua tersebut diampingi Wakil Ketua Komite II DPD RI Abdullah Puteh, Bustami Zainudin, dan Hasan Basri.
Penyelesaian pembangunan Pelabuhan Kudungga Kutai Timur menjadi salah satu persoalan yang dicermati Aji Mirni Mawarni.
Penyelesaian pembangunan pelabuhan, terutama penyelesaian causeway, perlu pelimpahan aset dari pemerintah pusat ke daerah.
Selain causeway (jalan penghubung antara sisi darat dengan sisi laut) yang memiliki ukuran diameter 8 meter dan panjang 500 meter, kewenangan pembangunan oleh pemerintah pusat adalah jembatan penghubung yang berada di atas aliran sungai kenyamukan seluas 50 X 50 meter.
Causeway yang belum terbangun merupakan tanggungjawab Pemerintah Pusat, menyebabkan hingga kini pelabuhan Sangatta belum bisa beroperasi.
Jika sudah resmi dilimpahkan ke daerah, akan memudahkan pergerakan Pemkab Kutim menyelesaikan kawasan Pelabuhan Sangatta, agar dapat segera dioperasikan sebagai pelabuhan umum.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang hadir pada rapat kerja tersebut memaparkan program kerjanya. Program Kerja Kementerian Perhubungan 2020 sesuai dengan Visi Misi Presiden Joko Widodo dan mendukung rencana kerja pemerintah yaitu dalam pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, Reformasi Birokrasi, mendorong investasi dan tepat dalam penggunaan APBN.
“Sesuai visi misi Presiden, Kementerian Perhubungan mengemban tugas membangun konektivitas aksesibilitas yang menghubungkan sentra-sentra perekonomian daerah, peningkatan layanan transportasi. Kemudian agenda prioritas kita adalah mendukung untuk destinasi pariwisata, kemudian dukungan penyelenggaraan PON Tahun 2020 di Papua, Pengembangan SDM Transportasi, Revitalisasi Terminal Tipe A, dukungan pada daerah perbatasan dan tertinggal, serta memberikan subsidi operasional keperintisan,” jelas Budi Karya. (*)