DPD RI – Selasa, 17 Desember 2019, merupakan hari yang menyedihkan. Betapa tidak, pada hari itu, terjadi kontak senjata antara sekelompok orang yang diduga Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), menyerang Satgas TNI yang sedang bertugas.
Dalam satu jam kontak senjata, dua personel TNI dari Nanggala 15, yaitu Lettu Inf. Erizal Zuhri Sidabutar dan Serda Rizky meninggal dunia, setelah sempat dirawat akibat terkena tembakan. Tentu saja hal ini mengejutkan semua pihak, terutama di saat Pansus Papua sedang bekerja giat untuk menciptakan perdamaian di Tanah Papua.
Pansus Papua, pertama-tama menyampaikan keprihatinan dan belasungkawa yang mendalam atas gugurnya para personel TNI tersebut, seraya berharap agar peristiwa serupa tidak terulang lagi.
Harus diakui bahwa peristiwa semacam ini bukanlah sekali dua kali terjadi di daerah rawan konflik semacam Intan Jaya. Perulangan berbagai peristiwa sejenis seharusnya membuka mata berbagai pihak bahwa semua persoalan di Papua harus segera diselesaikan.
Persoalan semacam ini juga sejatinya membuka hati nurani semua orang bahwa nuansa kebencian sedang berakar dan berkembang di Tanah Papua.
Mengapa demikian? Konflik yang terjadi, sesungguhnya merupakan letupan-letupan dendam akibat saling menyerang, saling menuding kesalahan, saling mempertahankan ego, baik pihak pemerintah, maupun pihak KKB.
Dalam keadaan semacam ini, pendekatan-pendekatan berkarakter militeristik, sudah sepantasnya ditinggalkan, demikian juga halnya perlawanan yang bernuansa militer.
Ini berarti, ada kepentingan lain yang lebih besar yang harus dilindungi, yaitu masyarakat sipil yang tidak ingin wilayahnya menjadi ajang pertumpahan darah, atau bahkan menyaksikan sendiri adanya pertempuran antara saudara sebangsa.
Demi kedamaian rakyat sipil pula, kedua belah pihak, TNI dan KKB, perlu menahan diri untuk memikirkan langkah-langkah konstruktif kooperatif, sehingga kedamaian di Papua dapat dirasakan.
Sesungguhnya tidak mudah mendudukkan “singa” dan “harimau” pada satu meja, kecuali kepada keduanya dihadirkan santapan yang sama lezatnya. Meskipun tidak mudah, negara harus memastikan bahwa baik TNI maupun KKB harus duduk bersama dan bicara dari hati ke hati, tentang masa depan anak-anak Papua, tentang kedamaian yang seharusnya dirasakan di Papua.
Dalam pola pikir yang sama, para elit politik daerah, seraya memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya, perlu mengambil langkah-langkah konkrit yang mendukung terciptanya ruang dan waktu untuk duduk bersama dan membicarakan masalah Papua secara jujur.
Mengapa perlu kejujuran? Inti dari keadilan adalah kejujuran, justice as a fairness, demikian menurut John Rawls. Keadilan yang dicari adalah keadilan yang penuh kejujuran tentang sejarah, perjuangan, pembangunan, dan penegakan Hak Asasi Manusia.
Selama semua itu belum ditempatkan pada ruang kejujuran, maka keadilan dan kedamaian di Tanah Papua hanya merupakan sebuah utopia berkepanjangan.
Pansus Papua, dalam cinta dan cita-cita membangun zona damai di Tanah Papua, mendorong adanya dialog dari hati ke hati, dalam posisi horizontal antara Pemerintah Pusat dengan para tokoh agama, kaum intelektual, para pemuda Papua, dan bahkan semua gerakan yang “dipandang separatis” di Tanah Papua.
Hal ini juga pada gilirannya akan membuktikan bahwa Indonesia adalah bangsa yang berkeadaban, yang memberikan ruang terbuka bagi perbedaan-perbedaan kepentingan, bahkan ideologi sekalipun.
Sudah saatnya, sekali lagi, sudah saatnya Pemerintah Pusat memperhatikan permasalahan di Papua secara serius.
Pembalasan dendam dan kesedihan akan terus mencederai masyarakat sipil, dan mungkin juga para militer, bila tidak ada perhatian serius tentang hal ini.(*)
Dr. Filep Wamafma, SH, M. Hum
(Ketua Pansus Papua)