DPD RI – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti katakan hubungan ekonomi antara Australia dan Indonesia akan lebih kuat dan berdampak bagi rakyat kedua negara apabila melibatkan pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dengan skema kerjasama dan kemitraan strategis.
Hal itu diutarakan LaNyalla dalam pertemuan dengan Menteri Industri dan Perdagangan New South Wales, Australia, Anoulack Chanthivong di Sydney, Selasa (2/5/2023).
Pada September tahun 2015 lalu, Menteri Perdagangan Australia Andrew Robb berkunjung ke Jakarta dengan membawa serta 350 pengusaha besar untuk bermitra dengan Indonesia. Tapi mereka berurusan dengan perusahaan- perusahaan besar, sehingga tak melibatkan lebih dari 60 juta unit usaha kecil dan mikro yang tersebar di berbagai daerah kabupaten/kota di Indonesia.
“Saat ini yang kami butuhkan adalah memberdayakan usaha-usaha kecil dan mikro di berbagai kabupaten/kota, agar bisa tercipta banyak lapangan pekerjaan dan jurang kesenjangan bisa dipersempit. Ini merupakan bagian dari upaya menciptakan demokrasi ekonomi yang kami advokasi di DPD RI,” kata LaNyalla.
“Semoga pemerintah Australia dapat mendorong kebijakan ekonomi ke arah itu untuk ikut menciptakan demokrasi ekonomi yang berkeadilan bagi masyarakat di daerah-daerah Indonesia, yang juga akan menguntungkan bagi investor dan pebisnis Australia,” imbuhnya.
LaNyalla menambahkan Indonesia yang semakin sejahtera dan stabil secara sosial-ekonomi akan bermanfaat bagi stabilitas Australia. Begitu sebaliknya kalau terganggu stabilitas sosial-ekonominya bisa membuat Australia terdampak juga.
Menanggapi pernyataan tersebut, Menteri Anoulack Chanthivong katakan, ia sepakat dengan LaNyalla. Bahwa kerjasama ekonomi bilateral harus bersifat inklusif, guna memanfaatkan semua potensi yang bisa dikembangkan, karena Australia dan Indonesia harus tumbuh secara bersama-sama sebagai dua negara tetangga yang saling mendukung, saling melengkapi, dan saling membutuhkan.
LaNyalla menimpali bahwa potensi ekonomi di berbagai daerah di Indonesia perlu dikembangkan sebagai bagian dari upaya untuk menghadirkan demokrasi ekonomi yang kini diadvokasi oleh DPD RI.
Menteri Anoulack yang mewakili Premier NSW Chris Minns dalam menerima kunjungan delegasi DPD RI itu menjelaskan bahwa pemerintahnya akan tetap mempertahankan hubungan baik dengan Indonesia sebagai sahabat dan tetangga terbesar Australia.
“Bukan saja karena penduduk Indonesia sudah berjumlah 280 juta tetapi lebih dari itu karena peran Indonesia sangat penting bagi stabilitas kawasan ASEAN dan Pasifik Selatan,” ucapnya.
LaNyalla katakan, negara bertetangga tak harus terpengaruh oleh adagium demikian, sebab Indonesia dan Australia dapat membentuk suatu kelompok kepentingan bersama, hidup berdampingan secara damai, harmonis, dan saling mendukung.
Untuk itulah, kata LaNyalla, maka Australia seharusnya tidak membiarkan manuver-manuver politik yang bertujuan mengganggu kedaulatan dan integritas teritorial NKRI. Termasuk yang bertujuan memisahkan Tanah Papua dari Indonesia.
LaNyalla juga mengingatkan kepada pemerintah Australia bahwa masa depan hubungan bilateral kedua negara berada di tangan generasi muda. Tapi, sementara lebih dari 14.000 mahasiswa Indonesia sedang menuntut ilmu di Australia sambil mempelajari budaya negeri ini, ternyata terlalu sedikit generasi muda Australia yang mempelajari budaya Indonesia.
“Ketimpangan ini perlu dikoreksi agar di masa depan, para pemimpin di kedua negara ini bisa saling memahami budaya masing-masing sehingga dapat mencegah terjadinya guncangan dan ketegangan dalam hubungan kedua negara,” kata LaNyalla.
Untuk itu Ketua DPD RI mendorong pemerintah Australia untuk memperbanyak komunikasi dan interaksi lintas budaya dengan Indonesia. Tidak hanya melalui jalur pendidikan, tetapi juga melalui kegiatan kesenian, olahraga dan lainnya.
Dalam kunjungan ke Kementerian Industri dan Perdagangan di Sydney itu, Ketua DPD RI didampingi Konsul Jenderal RI untuk New South Wales, Vedi Kurnia Buana, Senator Bustami Zainudin (Lampung), Senator Andi Muhammad Ihsan (Sulawesi Selatan), tokoh Diaspora Indonesia di Australia Ikhsan Zakir, serta Kepala Biro Sekretariat Pimpinan DPD RI Sanherif Hutagaol. (*)