DPD RI – Senator Papua Barat Filep Wamafma mendesak pemerintah segera mengambil langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan konflik bersenjata di tanah Papua. Pasalnya, konflik tersebut telah lama berlarut-larut dan mengakibatkan banyak korban jiwa berjatuhan terutama dari kalangan warga sipil.
“Peristiwa ini sudah tidak bisa lagi dipandang enteng dan dibiarkan begitu saja. Peristiwa kekerasan atas nama apapun juga tidak dibenarkan terjadi, karena ini terkait dengan banyaknya warga sipil menjadi korban, warga yang seharusnya dilindungi dan berhak merasakan kedamaian. Warga sipil tidak patut menjadi korban atas kepentingan apapun,” tegas Filep, Senin (18/7/2022).
Senator Papua Barat ini mengaku prihatin atas konflik yang berkepanjangan ini dan menyebabkan rakyat Papua terus hidup dalam kekhawatiran. Sebagai perwakilan daerah, Filep telah berulang kali menyampaikan cara-cara penyelesaian konflik bersenjata di Papua kepada pemerintah, namun belum mendapat respons yang baik.
“Kita memandang belum ada konsep yang menyeluruh untuk menciptakan Papua itu benar-benar sebagai Papua tanpa konflik bersenjata. Kami sebenarnya sudah seringkali menyampaikan masukan dan saran kepada pemerintah namun pandangan-pandangan dan hasil-hasil rapat terkait dengan Papua tidak diindahkan oleh pemerintah,” ungkapnya.
“Salah satu rekomendasi kita DPD RI terhadap kekerasan di Papua adalah dengan jalan dialog atau rekonsiliasi. Peristiwa kekerasan, penembakan hingga pembunuhan baik yang terjadi terhadap warga non Papua maupun warga Papua hari ini merupakan dampak atas intensitas tingginya konflik politik bersenjata itu,” jelas Wakil Ketua I Komite I DPD RI ini.
Dalam kesempatan itu, Filep juga menyoroti upaya pemerintah yang mengambil peran dalam menyelesaikan konflik Rusia dan Ukraina. Menurutnya, konflik bersenjata di Papua yang terus meradang telah jelas nampak di depan mata mendesak untuk diselesaikan daripada berfokus pada konflik di belahan dunia lain.
“Saya memandang terlalu jauh kita berpikir tentang bagaimana konflik Rusia-Ukraina itu, padahal di depan mata kita ada konflik bersenjata yang sudah puluhan tahun terjadi di Tanah Papua. Kita sering mengingatkan pemerintah untuk menjadikan Aceh sebagai contoh dalam menyelesaikan konflik bersenjata di Papua. Kenapa itu tidak dilakukan?” katanya.
Filep Wamafma lantas mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mengakhiri konflik bersenjata ini. Ia pun menekankan agar Papua tidak dijadikan ladang bisnis oleh pihak-pihak yang berkepentingan yang justru mengakibatkan warga sipil menjadi korban.
Atas persoalan ini, Filep Wamafma meminta kepada Presiden, Panglima TNI dan Kapolri untuk mengambil langkah-langkah konkret yang humanis dan mengedepankan dialog damai agar tidak menimbulkan gejolak politik maupun sosial sehingga rakyat Papua dapat hidup dengan tenang dan damai.
“Hari ini warga jadi korban, kemudian pendekatan militer dilakukan dan kemudian warga sipil akan menjadi korban lagi. Saya ingin ingatkan kepada semua pihak bahwa warga sipil patut dilindungi apapun alasannya warga sipil jangan dijadikan sebagai kambing hitam atau korban kepentingan,” tandas Filep.
Seperti diketahui, konflik bersenjata di Papua telah memakan banyak korban dari kedua pihak baik para prajurit TNI-Polri, warga sipil Papua dan non Papua termasuk dari kalangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.
Pada Sabtu (16/7/2022) lalu, sebanyak 10 warga sipil di Nduga meninggal dunia dan 2 lainnya mengalami luka-luka berat akibat serangan KKB ini. Bahkan diantara korban tersebut diketahui merupakan seorang ustadz dan pendeta.
Pihak Kepolisian menyebutkan, dalam peristiwa itu sekitar puluhan anggota KKB melakukan penyerangan dan sebagian besar dari mereka membawa senjata api laras panjang dengan perkiraan berjumlah 15 senjata api. (*)