DPD RI – Upaya penyelesaian krisis di Myanmar yang dilakukan Presiden Joko Widodo mendapat apresiasi dari Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.
Ia berharap Pertemuan Pemimpin ASEAN 2021, Sabtu (24/4/2021), bisa memberikan solusi terbaik untuk menyelesaikan konflik yang terjadi.
Buat LaNyalla, kekerasan yang terjadi di Myanmar sudah melewati ambang batas.
“Konflik yang terjadi bahkan sampai menghilangkan nyawa masyarakat sipil. Ini harus segera dihentikan dan kita berharap segera tercipta perdamaian untuk warga Myanmar,” ujar LaNyalla, Minggu (25/4/2021).
Pertemuan Pemimpin ASEAN 2021 merupakan respons atas kudeta di Myanmar yang dilakukan junta Militer pada Februari 2021. Pertemuan dihadiri pemimpin dari tujuh negara ASEAN, termasuk Jenderal Min Aung Hlaing dari Myanmar yang hadir sebagai Ketua Dewan Administrasi Negara Myanmar.
Dalam pertemuan tersebut dihasilkan lima poin konsensus yang diharapkan memberi harapan positif bagi penyelesaian krisis politik Myanmar. Yaitu para pemimpin ASEAN menyerukan penghentian kekerasan dan meminta semua untuk menahan diri.
Kedua mereka sepakat untuk memulai dialog konstruktif di antara semua pihak terkait untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat Myanmar.
Ketiga, adanya Utusan Khusus Ketua ASEAN yang akan memfasilitasi proses mediasi dengan mendapat asistensi dari Sekretaris Jenderal ASEAN.
Keempat, ASEAN akan memberikan asistensi kemanusiaan melalui ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance for Disaster Management (AHA Centre).
Terakhir, Utusan Khusus ASEAN dan delegasinya akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan para pihak yang berkonflik.
Namun, Senator asal Jawa Timur itu berharap konsensus benar-benar diimplementasikan, bukan hanya sekadar kesepakatan di atas meja.
“Pertemuan Pemimpin ASEAN itu langkah pembuka, tetapi poin pentingnya bukan pada hasil kesepakatannya, yang utama adalah penerapan di lapangan. Kita berharap lima poin itu dilaksanakan sehingga kekerasan berhenti, demokrasi dan perdamaian di Myanmar kembali seperti semula,” ujarnya.
Ditambahkannya, dibutuhkan komitmen dari Indonesia dan negara ASEAN lainnya untuk membantu penyelesaian masalah tersebut.
“Kita berharap pemerintah Indonesia dan seluruh negara ASEAN berkomitmen mengawal pelaksanaan konsensus tersebut agar krisis segera diatasi. Pimpinan militer Myanmar juga sebaiknya patuh dan melaksanakan dengan baik kesepakatan yang sudah dibuat,” ucap LaNyalla.
Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu juga meminta dukungan masyarakat global agar Myanmar segera keluar dari krisis. Dia berharap tidak lagi ada penggunaan kekuatan dan senjata dalam menangani protes dari rakyat sendiri.
“Penyelesaian kasus ini bukan hanya perlu dukungan masyarakat di ASEAN tapi tetapi dukungan secara global, semua negara di dunia. Kita semua harus mengutamakan dialog dalam menangani konflik, bukan dengan senjata,” pungkasnya.(*)