DPD RI – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengapresiasi dukungan DPD RI atas pelaksanaan proyek percepatan pembangunan ekonomi yang tertera dalam Perpres 80/2019 melalui skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).
Emil mengatakan, pola pembiayaan KPBU menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang inovatif yang memerlukan kerja keras untuk bisa mewujudkan. Namun hal itu harus tetap dilakukan guna percepatan pembangunan ekonomi Jatim.
“Jadi peran DPD RI sangat penting sebagai jembatan, utamanya bagi kami pemerintah provinsi, akan sangat terbantu karena kami sebagai jembatan antara kabupaten kota dengan pemerintah pusat,” ungkap Emil saat acara.
Dukungan tersebut penting karena proyek dengan pembiyaan skema KPBU ini banyak yang sifatnya lintas kabupaten dan kota. Terlebih dari sisi kapasitas fiskal, kabupaten dan kota masih butuh diperkuat.
“Nah, peran provinsi di sini sangat diperlukan. Kalau klop dengan DPD RI, tentu sangat berdampak positif terhadap ekonomi kita, tegas Emil.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa sebenarnya, pemerintah provinsi telah memilah dari seluruh proyek percepatan pembangunan tiga kawasan yang masuk dalam Perpres nomor 80/2019 menjadi proyek super prioritas, proyek prioritas dan proyek strategis. Hal ini dilakukan dengan melihat kesiapan dan urgensi dari proyek tersebut.
“Dari total proyek yang mencapai Rp294 triliun tersebut sudah kami lakukan reformulasi prioritas karena ada hal yang harus dipertimbangkan dengan adanya pendemi Covid-19 untuk keselamatan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Sementara investasi yang dibutuhkan untuk proyek super prioritas yang masuk dalam Perpres 80/2019 mencapai Rp 87,5 triliun.
“Ini yang paling urgen, dan kalau melihat perputaran uang di Jatim yang mencapai Rp 2.300 triliun per tahun, nilai tersebut sangat kecil. Oleh karena itu kami sangat berharap bisa mewujudkannya,” ujar Emil.
Emil menegaskan, Perpres 80/2019 menjadi penting untuk direalisasikan mengingat Jawa Timur adalah lokomotif ekonomi nasional. (*)