DPD RI – Komite II DPD RI menilai Kementerian BUMN yang membawahi berbagai BUMN adalah motor penggerak pembangunan.
Kementerian BUMN juga diyakini memiliki nilai strategis dalam mewujudkan beragam kemajuan di bidang peningkatan ekonomi bangsa.
“Kami menilai Kementerian BUMN merupakan kementerian strategis yang mempengaruhi perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu kami berharap berbagai program yang dilaksanakan di kementerian ini mampu mendorong perekonomian masyarakat di daerah yaitu dengan melakukan sinergitas BUMN dengan BUMD serta swasta di daerah,” ucap Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin saat Rapat Kerja dengan Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (24/2).
Bustami berharap pada rapat kerja kali ini dapat menjawab beberapa poin yang sudah dirumuskan Komite II. Salah satunya, reformasi birokrasi dengan harapan dapat mendorong perusahaan BUMN semakin bersinergi, kuat, dan kompetitif.
“Poin lain adalah restrukturisasi utang-utang BUMN dan mengembalikan lini bisnis inti perusahaan milik negara,” paparnya.
Senator Kaltim, Aji Mirni Mawarni menyoroti permasalahan lahan Pertamina yang ada di Kecamatan Sangasanga, Kukar.
Mawar melihat lahan tersebut sudah tidak banyak fungsinya, sementara statusnya masih terikat perjanjian pemanfataan lahan bersama pertamina dan perusahaan lainnya.
“Bila tidak digunakan lagi, sebaiknya lahan tersebut bisa dikembalikan ke pemerintah daerah. Sehingga bisa dimanfaatkan untuk pertanian,” ujarnya.
Selain itu, terkait pengembangan UMKM, Mawar berharap BUMN bisa membantu dan membina UMKM di sekitar mereka, sehingga pelaku usaha tidak meminjam kepada rentenir.
Sementara itu, Anggota DPD RI asal Riau Edwin Pratama Putra menyoroti peralihan pekerja dari Chevron ke Pertamina. Lantaran untuk bisa bekerja di Chevron harus memiliki sertifikasi, bahkan sertifikasi tersebut biayanya cukup mahal.
“Untuk sertifikasi para pekerja harus membayar 17 juta per tahun. Maka saya meminta BUMN bisa melihat hal itu jika terjadi peralihan. Karena 17 juta itu sangat mahal untuk sertifikasi,” tuturnya.
Edwin juga menilai perusahaan BUMN di Riau yaitu PTPN V yang mempunyai lahan ribuan hektare banyak menimbulkan konflik dengan masyarakat. “Saya berkeinginan akan membahas ini dengan BUMN terkait. Kasihan lahan BUMN ini telah mencaplok lahan warga,” lontarnya.
Pada kesempatan ini, Anggota DPD RI asal Kepulauan Riau Dharma Setiawan menyoroti bahwa sampai hari ini jaringan komunikasi dan internet di Anambas masih sulit. Padahal, pelajar di Anambas sangat membutuhkan informasi jaringan internet untuk menambah wawasan.
“Sampai hari ini jaringan komunikasi dan internet masih kesulitan di Anambas. Anak-anak kita pengetahuannya lemah untuk informasi internet,” cetusnya.
Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin menjelaskan beberapa prioritas Kementerian BUMN seperti nilai ekonomi dan sosial untuk Indonesia.
Kementerian BUMN berupaya untuk terus meningkatkan nilai ekonomi dan dampak sosial terutama di bidang ketahanan pangan, energi, dan kesehatan.
“Fokus utama kita akan meningkatkan nilai ekonomi dan sosial,” tuturnya.
Budi menambahkan inovasi model bisnis juga akan menjadi salah satu prioritas Kementerian BUMN. Inovasi tersebut meliput restrukturisasi model bisnis melalui pembangunan ekosistem, kerjasama, pertimbangan kebutuhan stakeholder, dan fokus pada core business.
“Ini lah salah satu prioritas kami di Kementerian BUMN,” terangnya. (*)