DPD RI – Komite III DPD RI menilai rendahnya tingkat literasi masyarakat Indonesia bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah melainkan seluruh stakeholder. Untuk itu perpustakaan dituntut sebagai tempat pembelajaran dan kemitraan yang dikelola secara profesional dan inovatif.
“Pemerintah membutuhkan peran serta para pemangku kebijakan, pegiat literasi dan masyarakat umum untuk berkolaborasi mensukseskan program mencerdaskan kehidupan bangsa,” ucap Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri saat RDP dengan Kepala Perpustakaan Nasional di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (6/12).
Menurutnya, perpustakaan mengemban tugas yang berat karena dituntut bertransformasi melakukan pelayanan inklusi sosial dengan pendekatan kearifan lokal. Perpustakaan juga dituntut dapat mendorong masyarakat untuk berinovasi sehingga dapat bergerak mendorong menciptakan lapangan kerja.
“Hal itu dilakukan untuk mendekatkan buku-buku ilmu terapan, buku gaya hidup yang berisi sejarah kesuksesan seseorang kepada masyarakat untuk membacanya dan mampu menginspirasi,” terang Anggota DPD RI asal Provinsi Kalimantan Utara itu.
Di sisi lain, Hasan Basri menilai persoalan klasik yang dihadapi perpustakaan selama ini adalah belum idealnya rasio kecukupan koleksi, tenaga perpustakaan, dan akses layanan perpustakaan yang belum merata.
Bukan itu saja, minimnya fasilitas perpustakaan di kabupaten/kota daerah terdepan, terpencil dan tertinggal juga menjadi permasalahan selama ini.
“Persoalan perpustakaan sangat klasik bahkan dari dulu hingga sekarang belum ideal rasio kecukupannya,” tuturnya.
Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Utara Dedi Iskandar Batubara mengaku prihatin minimnya anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) sehingga tidak rasional dengan target capaiannya.
Untuk itu ia mengajak seluruh masyarakat bersama-sama mendorong untuk meningkatkan literasi dari tingkat keluarga sehingga dapat bersaing dengan negara maju.
“Saya kira ini sangat menyedihkan. Saya tidak menyalahkan siapapun namun perlu kita dorong agar tingkat literasi kita meningkat,” harapnya.
Di kesempatan yang sama, Anggota DPD RI asal Provinsi Nusa Tenggara Timur Asyera Respati A Wundalero menjelaskan bahwa pihaknya beserta masyarakat telah membuat inovasi gemar membaca. Namun dalam meningkatkan tingkat literasi bukan perkara mudah karena membutuhkan dukungan dari Perpusnas.
“Kita sangat mengharapkan pengadaaan buku untuk di NTT. Kami juga terus berupaya bersama masyarakat membuat inovasi gemar membaca,” paparnya.
Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan siapapun latar belakang masyarakat Indonesia baik itu eksekutif, legislatif, masyarakat umum dan seluruhnya bertanggung jawab dalam menyejahterakan anak bangsa. Pasalnya dengan adanya budaya membaca di tengah-tengah masyarakat maka ia menyakini Indonesia mampu bersaing dengan negara maju
“Apabila bangsa ini cerdas dan kuat maka kita bisa menjadi pemain global. Seluruh stakeholder juga harus berjuang untuk menciptakan sumber daya manusia unggul agar Bangsa Indonesia bisa bersaing dengan negara lain,” kata Syarif. (*)